gojek-atribut

Di Indonesia — tidak, di dunia bahkan — sedang terjadi sebuah revolusi kreatif di bidang layanan transportasi. Semuanya dipelopori smartphone. Dulu, kita biasanya menyimpan nomor telpon Blue Bird, lalu kalau perlu taxi, ya nelpon Blue Bird. Dulu, kita perlu ojek harus jalan ke pangkalan lalu nego harga, kini tinggal ngeklik tombol. Perusahaan-perusahaan jasa berbasis smartphone mulai menjamur, seperti Uber, GrabTaxi, dan Gojek, menawarkan kemudahan bagi konsumennya yang memerlukan transportasi secara mudah dan cepat. Sebagai gambaran saja, Gojek kini sudah memiliki hampir 3000 pengendara di Jakarta. Banyak juga cerita sukses pengendara Gojek, meski saya masih agak skeptis soal kebenarannya, apalagi yang bisa mendapatkan pemasukan sebesar Rp 9 juta per bulannya. Di sisi lain, GrabBike, sebuah layanan tambahan dari GrabTaxi Malaysia, sudah memiliki 75,000 pengendara di seluruh Asia Tenggara. Sebagai konsumen, manfaat yang didapat dari layanan ini adalah kepastian pembayaran, pengendara dan perusahaan yang bertanggung jawab, dan juga bisa memesan taxi/ojek dari manapun.

Tapi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, banyak pihak yang merasakan keberadaan layanan ini mengancam status quo yang sudah ada.

Dari dulu, aturannya kalau mau ojek yang dateng ke pangkalan, terima harga atau nego tipis, jalan, sampai di tujuan, bayar. Nggak ada istilah ojek datang ngejemput. Ojek sistemnya masih per wilayah, dan tukang ojek wilayah A tidak boleh berada di wilayah B kecuali mengantarkan penumpang yang diangkutnya dari wilayah A. Tiba-tiba datang Gojek dengan sebuah sistem yang mengacak-acak status quo ini. Karena memang tidak bisa bersaing secara sehat, maka jawabannya adalah show of force, seperti melarang Gojek masuk suatu wilayah dan mengancam pengendara.

Padahal cara kasar ini justru kontra-produktif karena malah akan membuat pihak ojek konvensional terlihat sebagai pihak yang buruk dan malah akan meningkatkan simpati masyarakat terhadap Gojek.

Menuju reformasi transportasi?

Munculnya Gojek dan layanan sebangsanya tentunya memunculkan beberapa masalah legitimasi. Pasalnya, dalam UU no 22/2009 tentang Lalu Lintas, terdapat sebuah loophole dalam penggunaan sepeda motor. Tidak jelas apakah sepeda motor boleh digunakan sebagai angkutan umum atau hanya terbatas untuk pribadi. Lalu, UU Lalu Lintas belum mencakup layanan transportasi berbasis smartphone. Karena adanya area abu-abu hukum ini, maka perusahaan layanan transportasi model baru ini kesulitan mendapat perlindungan hukum untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu.

Karena semakin banyaknya perusahaan yang menawarkan jasa transportasi berbasis smartphone ini, kiranya sudah waktunya membuat peraturan baru yang mencakup bisnis begini. Pejabat legislatif pun sudah mulai kepikiran. Dengan adanya niat membahas undang-undang baru ini, mungkin saja pertanda awal reformasi transportasi di Indonesia.

Dalam hal ini pun, Indonesia sudah ketinggalan dari Filipina, yang baru-baru ini melegalkan layanan Uber dan mengintegrasikan Uber dengan layanan pemerintah. Uber dimasukkan kategori “kendaraan bayaran”, dan harus mengikuti undang-undang lalu lintas Filipina.

Tapi apa yang sebaiknya terkandung dalam undang-undang baru ini?

Saya setuju dengan pandangan pendiri Gojek, Nadeem Makarim, soal prioritas pada keselamatan penumpang dan pengendara. Seperti yang dikutip dari Jakarta Globe,

Gojek’s founder Nadeem Makarim welcomed the government’s recent efforts, stressing that the core essence of the regulations must be passengers’ safety. “I will follow up with Pak Yudi on how we can create a legal structure and also maintain safety,” Nadeem said. “But let’s not worry about fare pricing or taxing the drivers, because I don’t think that’s conducive. Think about the public and what they need first.”

NADIEM2

Iya, yang harus selalu diutamakan tentunya keselamatan penumpang dan juga pengendara. Biasanya, kalau udah bahas undang-undang, selalu diawali dengan “nanti saya dapet berapa duit ya?” Persetan dengan kalian orang-orang maruk. Sepertinya Indonesia harus meniru Filipina, yang mengharuskan Uber memberikan identitas tiap pengendara taxinya kepada pemerintah untuk alasan keamanan. Selain itu, pemerintah juga mengharuskan Uber mengadakan uji kelayakan untuk menjaga kualitas kendaraan dan pengendara mereka dan memberikan asuransi kepada penumpang. Indonesia bisa menirunya, seperti mewajibkan perusahaan melakukan screening terhadap pegawainya dan uji kelayakan kendaraan para pengendaranya.

Selain penumpang, perusahaan juga harus diwajibkan memberikan perlindungan pada pengendaranya melalui skema seperti asuransi atau semacamnya. Soalnya pengendara Gojek tentunya menghadapi berbagai macam keadaan di jalan raya Jakarta yang keras. Bisa dibegal lah, ditabrak lah, dihadang ondel-ondel lah, pokoknya apapun yang wtf bisa terjadi di jalanan Jakarta. Bisa juga asuransi itu menjadi salah satu daya tarik buat perusahaan. Win-win solution kan. Undang-undang sebaiknya mengatur hal ini.

Untuk masalah harga antar operator, biarlah itu diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah tidak usah terlalu terlibat. Pun masalah pajak, biarlah itu menjadi bahasan untuk lain waktu. Cuma saya takutnya, dengan undang-undang baru, malah perusahaan macam Gojek bakal dianggap sebagi sebuah “tambang emas” untuk dieksploitasi melalui pajak-pajak nggak masuk akal dan persyaratan administrasi yang panjang.

Mungkin ini belum bisa dibilang awal reformasi transportasi, tapi setidaknya tanda-tandanya mulai terlihat. Pemerintah harus bisa lebih beradaptasi dengan kemajuan teknologi, apalagi yang menyangkut mobilitas orang banyak.

Sumber : ahotalk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *